Presiden Joko Widodo.... Indonesia sebagai poros maritim dunia.
JAKARTA,INFOPATROLI Selama lebih dari satu jam, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Forum Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (FDIP UI). Kegaduhan politik menjadi salah satu topik pembicaraan mereka.
"Saya juga ingatkan Presiden soal kegaduhan politik yang sangat membingungkan beliau, usai bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 28 Maret 2016.Ujar Connie Rahakundini Bakrie Sek Jend FDIP UI.
Hanya saja, lanjut Connie, Jokowi meminta agar dalam masa pemerintahannya yang baru satu tahun lebih ini, tidak terlalu berharap adanya perubahan yang langsung besar.
"Beliau (Jokowi) bilang, bu Connie saya itu baru satu setengah tahun jadi Presiden. Jadi, maksudnya, ekspektasi kita jangan sangat dahsyat sekali," jelas Connie.
Menurut dia, kegaduhan yang terus terjadi belakangan ini harus diatasi dengan membentuk national security council.
Connie menuturkan, forum atau wadah tersebut bisa menjadi sarana untuk menentukan isu-isu strategis bangsa Indonesia. Dengan sinergi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan bersama Presiden, untuk satu arah dalam membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Apapun bentuknya, jelas pakar militer ini,national security council ini harus dibentuk. Apakah dalam wadah Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) atau apapun, semua diserahkan kepada Jokowi.
"Tapi saya kira negara di dunia, apalagi negara-negara maju, akan mendirikan institusi itu sehingga sinergitas antara departemen dan kebersamaan, visinya bisa jelas dan mengarah,"ujar Connie.
Dalam kesempatan berbeda Presiden Jokowi menerima Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Muhammad Luthfi.. Senin 28 Maret 2016, tanpa terjadwal resmi di agenda kepresidenan, Kabar perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Kerja jilid II kembali hangat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan tak segan-segan akan mengganti menteri yang tidak becus bekerja.
Luthfi, yang sempat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Jepang itu menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Gita Wirjawan yang mundur setelah mengikuti Konvensi Capres Partai Demokrat pada tahun 2014.
Hadir di Kompleks Istana Kepresidenan, Luthfi tak sendiri. Dia terlihat bersama pengusaha Arifin Panigoro.
Saat dikofirmasi mengenai kehadirannya, Luthfi mengatakan tak ada hubungnnya dengan Kabinet Kerja. "Enggak, ini urusan dagang," kata Luthfi usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin 28 Maret 2016.
Dia mengatakan belum diperbolehkan membocorkan ke publik pembicaraannya dengan Presiden Jokowi. "Enggak, belum boleh ngomong. Enggak kok urusan perusahaan, urusan dagang," kata dia lagi.
Pertemuan itu lanjutnya membahas soal Medco, perusahaan milik Arifin Panigoro. Sebelumnya, Presiden menyinggung potensi perombakan kabinet dalam 2 kesempatan berbeda sebulan terakhir, antara lain dalam sambutannya saat peresmian Pusat Logistik Berikat di Kawasan Cipta Krida Bahari, Cakung Jakarta Utara pada Kamis 9 Maret 2016.
Kesempatan lainnya pada Jumat, 11 Maret 2016 saat Jokowi memberikan kuliah umum sekaligus menghadiri peringatan Dies Natalis atau ulang tahun ke-40 Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo.
Namun, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukannya. Masalahnya kini hanya soal waktu.
Luhut meyakinkan Jokowi untuk menunggu momen yang paling baik. Tak perlu terpengaruh situasi politik di luar.
"Jadi kasih reshuffle kalau Bapak mau reshuffle. Kapan Bapak enak, saya pikir kalau makin ditekan makin ribut makin nggak reshuflle beliau itu. Lihat Masela, ribut-ribut Masela dia nggak bikin apa-apa, begitu diam, dia umumkan di Pontianak," Ujar Luhut
Luhut mengungkapkan,Presiden Jokowi adalah sosok yang tidak bisa didikte. Tak satu pun, baik partai politik, atau pendukung partai politik tersebut. "Posisi dia sangat kuat dan dia mengerti." Ujar Menkopolhukam. (viva)
Posting Komentar