Simposium Nasional "Membedah Tragedi 1965"
"Pemerintah Tidak Pernah Terpikir Minta Maaf"
Jakarta Info Patroli - "Pemerintah ingin menuntaskan semua pelanggaran HAM. Baik yang ada di sini (peristiwa G30S-1965), maupun Papua atau tempat lain.
Kita ingin sebagai bangsa yang besar menyelesaikan masalah kita," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Simposium Nasional "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan", di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin, 18 April 2016.
Pemerintah kembali membicarakan langkah rekonsiliasi korban tragedi 1965.
Usai peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau juga dikenal sebagai Gerakan Satu Oktober, ratusan ribu bahkan jutaan anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia dan juga pendukung Soekarno diduga menjadi korban pembunuhan massal.
Meski pun demikian, Luhut juga menegaskan bahwa negara tidak akan meminta maaf terkait tragedi tersebut. Sebab, banyak kesimpangsiuran sejarah dan siapa yang menjadi korban dari peristiwa yang merenggut banyak korban itu.
"Pemerintah tidak pernah terpikir akan minta maaf. Mau minta maaf kepada siapa? Korban mana?" ujarnya.
Luhut menjelaskan jika langkah rekonsiliasi ini disusun agar tidak menjadi beban sejarah bagi generasi mendatang.
"Mungkin boardingnya akan datang, penyelesaian mendalam terhadap peristiwa lalu yang jadi sejarah kelam bangsa ini, dan kita berharap ini tak terulang lagi di masa mendatang,"ujar nya.
Peristiwa G30S-1965 adalah suatu operasi militer yang dilakukan oleh sejumlah prajurit TNI AD dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno ketika itu.
Akibat aksi ini, jatuh korban jiwa dari kalangan petinggi TNI AD yaitu setidaknya antara lain Letjen TNI Ahmad Yani, Mayjen TNI Raden Suprapto, Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono, Mayjen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo, dan Lettu Pierre Andreas Tendean.
Segera setelah operasi dilakukan, Mayor Jenderal Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Kostrad mengambil alih komando Angkatan Darat. Soeharto lalu menuduh PKI sebagai dalang di balik gerakan tersebut dan memukul balik pasukan pendukung G30S.
Pada waktu-waktu berikutnya, sepanjang tahun 1965-1966, diduga terjadi aksi pembunuhan massal terhadap massa anggota dan simpatisan PKI di seluruh wilayah Indonesia. Hingga kini, persoalan tersebut masih menjadi kontroversi dan belum terselesaikan.
Sementara itu unjuk rasa menentang Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 melalui Pendekatan Sejarah yang hari ini digelar Hotel Aryaduta, Jakarta, berlangsung rusuh. Massa dari Front Pancasila terlibat bentrok dengan aparat kepolisian.
"Polisi PKI, Polisi PKI," teriak orator pengunjuk rasa dari atas mobil pikap yang mengangkut pengeras suara. Pengunjuk rasa memaksa menggelar aksinya di depan Hotel Aryaduta, Jalan Prapatan, Jakarta Pusat.
Aparat kepolisian meminta pengunjuk rasa tidak menggelar aksinya di depan Hotel Aryaduta. Polisi terus menggiring ke arah Stasiun Gambir dan Patung Kuda. Namun pemegang sumber suara dari atas mobil memprovokasi massa agar terus mengarah ke depan hotel.
"Kami bukan ke Patung Kuda, kami akan ke markas PKI yang saat ini berlangsung simposium di Hotel Aryaduta," kata pendemo mengompori massa.
Adu fisik pun terjadi. Polisi dan pengunjuk rasa saling tarik menarik spanduk dan atribut aksi lain. Dua orang peserta aksi diamankan pihak kepolisian. Ketegangan itu sempat membuat laju perjalanan di sekitar lampu merah terhenti.
Barisan motor yang dikendarai polisi menggiring mereka ke arah stasiun Gambir. Polisi hendak mengarahkan massa ke kawasan Patung Kuda, Monas. Massa lantas menjauh ke arah Patung Kuda.
Massa aksi yang tergabung dalam Front Pancasila menggelar unjuk rasa di depan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Mereka datang dari arah Cikini. Sebelumnya, massa berkumpul di Jalan Menteng Raya Nomor 58.
Mereka berjumlah belasan orang. Sejumlah lelaki berpeci dan wanita berkerudung ikut membentangkan spanduk. Salah satu spanduk berbunyi "Tolak Simposium, PKI Musuh Rakyat".
Dalam orasinya,pengunjuk rasa juga menuding kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai markas eks anggota maupun simpatisan PKI. Selama ini, kata pendemo, kegiatan simpatisan komunis itu dilakukan di kantor LBH.
"Markas PKI itu ada di kantor LBH. Catat itu," katanya dengan lantang.
Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 sedang berlangsung di Hotel Aryaduta. Front Pancasila berniat membubarkan kegiatan tersebut. cnn
Posting Komentar